BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam jawaban tersebut, Pemkot menjelaskan sejumlah penyesuaian anggaran sekaligus menegaskan komitmen untuk memprioritaskan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Penyampaian jawaban itu berlangsung dalam Rapat Paripurna di Ruang Ratu Agung, Kantor DPRD Kota Bengkulu, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Rahmad Widodo, didampingi Wakil Ketua II Riduan. Sementara itu, pihak eksekutif diwakili Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PL Tobing yang hadir membacakan nota jawaban Wali Kota Bengkulu.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, jajaran Pemerintah Kota Bengkulu, serta anggota DPRD Kota Bengkulu.

Dalam nota jawaban yang disampaikan, Ronny mengawali pemaparannya dengan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas kritik, saran, serta masukan konstruktif yang diberikan. Masukan tersebut berasal dari Fraksi PAN Perjuangan, PKS, NasDem, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, Hanura, dan Persatuan Pembangunan Indonesia.

Menurut Ronny, berbagai pandangan fraksi merupakan bahan penting bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan Raperda APBD 2027 agar dapat menjadi pedoman pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Seluruh masukan dari fraksi-fraksi di DPRD merupakan catatan yang sangat berharga bagi kami untuk melengkapi dan menyempurnakan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 agar menjadi acuan pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ronny.

Menanggapi pertanyaan sejumlah fraksi mengenai perbedaan angka antara Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Raperda APBD 2027, Pemkot Bengkulu menjelaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan dampak penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Penyesuaian itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Selain itu, pemerintah daerah juga berpedoman pada publikasi Transfer ke Daerah (TKD) melalui portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan.

Dalam pemaparannya, Ronny menyebutkan bahwa pendapatan daerah dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,21 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp398,13 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp804,54 miliar.

Pemkot Bengkulu, lanjut Ronny, tetap menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan anggaran. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu, sektor pendidikan, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar.

Infrastruktur yang menjadi perhatian antara lain jalan lingkungan, penerangan lampu jalan, layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta upaya mitigasi di kawasan yang rawan banjir.

“Pemerintah Kota Bengkulu tetap berkomitmen memprioritaskan pelayanan publik, mulai dari peningkatan kualitas layanan RSHD Kota Bengkulu, sektor pendidikan, hingga perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, penerangan lampu jalan, layanan PDAM, dan mitigasi daerah rawan banjir,” tegas Ronny.

Sementara itu, menanggapi kritik Fraksi Golkar, PKB, dan Demokrat terkait keterlambatan penyampaian Raperda APBD 2027, Ronny mengakui bahwa proses penyusunannya secara teknis membutuhkan waktu. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan penyelarasan komposisi pendapatan dan belanja wajib agar sesuai dengan ketentuan terbaru dari pemerintah pusat.

Ia memastikan persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi TAPD agar proses penyusunan dan penyampaian anggaran pada masa mendatang dapat berjalan lebih baik.

Selain menetapkan prioritas pelayanan publik, Pemkot Bengkulu juga menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,39 persen pada 2027. Target tersebut diharapkan dapat didukung oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp35,70 triliun.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah kota akan mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan pemuda, serta digitalisasi usaha. Optimalisasi pengelolaan aset daerah juga menjadi bagian dari strategi pemerintah, dengan melibatkan pendampingan Forkopimda dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menutup penyampaian nota jawaban, Ronny menegaskan bahwa Pemkot Bengkulu terbuka terhadap pembahasan lebih lanjut bersama DPRD, khususnya apabila masih terdapat rincian teknis anggaran yang membutuhkan pendalaman.

“Apabila masih terdapat rincian teknis yang perlu didalami, kami siap membahasnya secara transparan, objektif, dan mendetail bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada tahapan rapat selanjutnya,” tutup Ronny. (Red)