Manuver.co.id, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan Program Tiga Juta Rumah melalui kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026), membahas langkah strategis untuk mengintegrasikan Program Sekolah Rakyat dengan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai daerah dengan dukungan pemerintah kabupaten.
“Syarat program sekolah rakyat yaitu memiliki lahan tujuh sampai delapan hektare (ha) yang dimiliki pemerintah kabupaten. Sesuai target Presiden Prabowo bahwa untuk penyediaan satu sekolah rakyat di satu kabupaten di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP dalam pelaksanaan program tersebut.
“Didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Menteri PKP yang sejak awal memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat,” lanjutnya.
Dalam pertemuan itu, kedua kementerian turut membahas backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai sekitar 26,9 juta rumah. Pemerintah menilai penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Program Sekolah Rakyat saat ini tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik sekitar 14.913 siswa dan jumlah orang tua mencapai 13.942 orang. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan sasaran intervensi program perumahan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri PKP menegaskan pentingnya integrasi data dan komunikasi antar kementerian agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Komunikasi dan data dari Kemensos menjadi sangat penting dalam bersinergi dengan program perumahan misalnya dengan program bedah rumah yang salah satunya sudah kita lakukan,” ujar Menteri PKP.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah dukungan renovasi rumah tidak layak huni bagi keluarga atau orang tua siswa Sekolah Rakyat. Program tersebut ditujukan membantu masyarakat yang telah memiliki rumah namun kondisinya belum memenuhi standar kelayakan huni.
Menindaklanjuti usulan Kementerian Sosial, Menteri PKP menyatakan dukungan terhadap target renovasi 10 ribu rumah pada 2026 melalui program BSPS.
“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000. Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000 ini, selamat Gus ya semoga bisa bermanfaat dan saya minta supaya itu bisa membahagiakan khususnya programnya bisa sukses ya,” ujarnya.
Selain pembahasan teknis program, kedua kementerian juga mendiskusikan berbagai isu strategis terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat dan Program Tiga Juta Rumah, termasuk rencana kunjungan lapangan ke sejumlah daerah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat kedua kementerian, antara lain Sekretaris Jenderal PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. (Red)
