Manuver.co.id, Jakarta — Pemerintah mulai menggeser arah kebijakan digital nasional dari sekadar mengadopsi teknologi menuju upaya membangun kedaulatan kecerdasan artifisial (AI) agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan tantangan Indonesia saat ini bukan lagi rendahnya adopsi teknologi, melainkan kemampuan mengubah optimisme publik terhadap AI menjadi manfaat konkret.
“Bukan pada potensinya, melainkan pada konversinya. Bagaimana kita mengubah antusiasme menjadi dampak nyata?,” ujar Nezar dalam Forum Huawei Enterprise Indonesia Partner Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).
Menurut Nezar, tingginya penerimaan masyarakat terhadap AI menjadi modal penting dalam percepatan transformasi digital nasional.
Ia menyebut sekitar 76 persen masyarakat Indonesia menilai teknologi AI membawa lebih banyak manfaat dibandingkan risikonya.
“Dengan momentum yang kita miliki saat ini, Indonesia tidak pernah kekurangan ambisi. Yang kita alami sekarang adalah kurangnya ketelitian, khususnya saat kita menavigasi era AI di mana laju perkembangan tidak menunggu siapa pun,” tuturnya.
Pemerintah, lanjut Nezar, berkomitmen mengubah posisi Indonesia dalam ekosistem global AI dari sekadar pengguna teknologi menjadi pihak yang mampu menentukan arah pengembangan AI sesuai kepentingan nasional.
“Kami berkomitmen untuk membentuk jalan ke depan agar dapat beralih dari pengguna AI yang optimis menjadi arsitek strategis kedaulatan AI kita,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan AI nasional yang akan menjadi fondasi pengembangan AI secara etis, inklusif, dan tetap mendorong inovasi.
“Peta jalan AI nasional kami berfungsi sebagai fondasi strategis, visi hidup yang memandu pengembangan AI di Indonesia agar beretika, inklusif, dan didorong oleh inovasi,” ungkap Nezar.
Pemerintah juga memfokuskan pemanfaatan AI pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.
“Pertama, mempercepat adopsi di tempat yang paling penting. Menerapkan AI di sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Kedua, memastikan etika dan kepercayaan. Dan ketiga, memprioritaskan inklusivitas,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah menilai penguatan ekosistem AI nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara agar transformasi digital dapat berjalan lebih cepat dan terukur.
“Mengubah ambisi menjadi eksekusi membutuhkan kekuatan penuh dari ekosistem digital kolaboratif untuk bergerak secara sinergis,” kata Nezar.
Dalam konteks tersebut, kemitraan dengan Huawei disebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan ekosistem AI nasional, mulai dari penguatan infrastruktur hingga pengembangan talenta digital.
“Jalan ke depan untuk membentuk masa depan AI di Indonesia akan ditentukan oleh kemitraan yang mampu mengubah ambisi kita menjadi eksekusi,” tutupnya. (Red)
