Manuver.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah yang berpihak pada pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Silang Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui berbagai langkah konkret, mulai dari perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga penyediaan hunian terjangkau bagi buruh.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Kebijakan ini menjadi instrumen respons cepat pemerintah dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan di tengah tekanan ekonomi global. “Yang diancam PHK akan kita bela dan lindungi. Negara tidak akan tinggal diam. Jika diperlukan, negara akan hadir dan mengambil langkah strategis untuk melindungi rakyat,” tegas Presiden.
Selain perlindungan kerja, pemerintah juga memperkuat agenda kesejahteraan buruh melalui pembangunan perumahan. Presiden menyebut, hingga 2026 telah dibangun sekitar 350 ribu unit rumah, dengan target meningkat menjadi minimal satu juta unit. Program ini dirancang berbasis klaster yang terintegrasi dengan kawasan industri. “Rumah harus dekat dengan tempat kerja. Harus ada sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, dan daycare. Ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup pekerja,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti beban biaya hidup buruh, khususnya terkait sewa hunian yang mencapai sekitar 30 persen dari pendapatan. Melalui program perumahan jangka panjang dengan skema cicilan hingga 20–40 tahun, pemerintah berupaya mengalihkan beban tersebut menjadi kepemilikan aset.
Dalam sektor ekonomi digital, Presiden merespons aspirasi pengemudi ojek online terkait potongan aplikasi. Ia menegaskan bahwa potongan tersebut harus ditekan hingga di bawah 10 persen sebagai bentuk keadilan bagi pekerja platform. “Yang bekerja keras adalah pengemudi. Maka harus ada keadilan dalam pembagian pendapatan,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan murah bagi masyarakat pekerja. Presiden menyampaikan bahwa kredit usaha rakyat akan diarahkan dengan bunga maksimal 5 persen per tahun guna meningkatkan mobilitas ekonomi.
Langkah strategis lainnya adalah ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026, yang memperkuat perlindungan bagi awak kapal perikanan. Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan ribuan kampung nelayan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan sektor maritim.
Presiden juga menekankan bahwa kondisi global saat ini penuh ketidakpastian, namun Indonesia dinilai masih dalam posisi relatif stabil dengan ketahanan pangan dan energi yang terus diperkuat. “Negara kita kuat. Kita menuju swasembada energi dan pangan. Ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kesejahteraan rakyat, termasuk buruh,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menegaskan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Prabowo menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi dan memastikan seluruh kebijakan berpihak pada rakyat kecil.
May Day 2026 menjadi momentum konsolidasi kebijakan ketenagakerjaan nasional, dengan penekanan pada perlindungan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta reformasi struktural lintas sektor. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari program, tetapi dari dampak nyata terhadap kehidupan buruh. (Red)
