Manuver.co.id, Jakarta – Kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin menguat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi terpilih sebagai anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) pada Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, 7–20 September 2025.
Keberhasilan ini menjadi capaian diplomasi strategis pada momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus mempertegas pengakuan dunia terhadap komitmen Indonesia dalam membangun sistem pos dan logistik yang modern, inklusif, dan berbasis teknologi digital.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyebut keanggotaan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi digital di sektor pos dan logistik nasional. “Ini bukan sekadar posisi di forum internasional, tetapi amanah besar untuk mempercepat modernisasi layanan pos dan menjadikannya lebih relevan dengan kebutuhan era digital,” ujarnya, dalam siaran persnya Minggu (19/10/2025).
Indonesia, lanjut Edwin, membawa tiga komitmen utama dalam masa keanggotaan 2025–2029, yakni:
- Modernisasi layanan pos nasional agar mampu bersaing secara global;
- Membuka akses bagi UMKM untuk menembus pasar internasional melalui jaringan pos digital;
- Memperkuat daya saing ekosistem logistik yang efisien, transparan, dan terintegrasi dengan transformasi digital nasional.
Ketiga komitmen ini sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya Cita ke-2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Nasional, serta Cita ke-6: Mewujudkan Transformasi Digital dan Kedaulatan Teknologi Nasional. “Keanggotaan ini mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu motor penggerak digitalisasi layanan pos dunia, sekaligus memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi digital nasional,” tegas Edwin.
Dalam sidang UPU, Edwin memaparkan bahwa sektor pos Indonesia tengah menjalani transformasi mendalam dan strategis yang menjadikannya sebagai mesin pertumbuhan baru ekonomi digital. “Sektor pos Indonesia merupakan mesin pertumbuhan yang dinamis, yang sedang mengalami transformasi mendalam dan strategis,” ujarnya di hadapan delegasi internasional.
Ia menegaskan bahwa reformasi regulasi nasional di bidang pos kini diarahkan untuk menciptakan pasar yang kompetitif, inovatif, dan adil. “Evolusi ini didukung oleh kerangka regulasi baru kami untuk melayani pos komersial — sebuah kebijakan berani yang dirancang untuk mendorong ekosistem yang lebih kuat, lebih inovatif, dan lebih adil,” jelasnya.
Dirjen Ekodig Edwin Hidayat Abdullah juga menambahkan bahwa pemerintah tengah memperkenalkan mekanisme penetapan harga yang cerdas untuk mendorong efisiensi dan menolak praktik harga predator.
“Melalui mekanisme harga yang cerdas, kami menolak praktik penetapan harga predatory dan menjunjung tinggi prinsip persaingan yang lebih adil. Hasilnya, interoperabilitas meningkat, efisiensi signifikan, dan dukungan terhadap pelanggan semakin unggul,” katanya.
Dengan duduk di dua dewan strategis UPU, yakni CA yang berfokus pada kebijakan dan tata kelola organisasi, serta POC yang menangani aspek teknis dan operasional, Indonesia kini memiliki posisi lebih kuat dalam membentuk arah kebijakan global sektor pos.
Sejak lebih dari empat dekade, Indonesia berperan aktif dalam UPU dan beberapa kali dipercaya menjadi anggota kedua dewan tersebut. Tahun ini, posisi itu kembali diraih berkat konsolidasi lintas kementerian dan sinergi diplomasi yang kuat antara Kemkomdigi, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, dan PT Pos Indonesia.
Keterlibatan aktif Indonesia di UPU dinilai krusial dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang, khususnya untuk membangun sistem logistik yang adil, efisien, dan adaptif terhadap teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT).
Meneguhkan Komitmen Indonesia Emas 2045
Pencapaian ini juga menjadi bagian dari evaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran, yang secara konsisten menempatkan diplomasi ekonomi digital sebagai prioritas nasional.
Sejalan dalam kerangka besar menuju Indonesia Emas 2045, peran Indonesia di UPU memperkuat agenda transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, memperluas akses logistik ke pelosok, serta membuka peluang ekspor baru bagi UMKM nasional. “Keberhasilan ini adalah bukti bahwa visi Indonesia sebagai pusat logistik dan digital di Asia Tenggara semakin nyata,” ujar Edwin menutup pernyataannya.
Dengan keanggotaan di Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) periode 2025–2029, Indonesia bukan hanya mengukuhkan posisi di forum global, tetapi juga menunjukkan bahwa diplomasi digital kini menjadi bagian integral dari pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (red)
