Jakarta – Pemerintah mengapresiasi dukungan dan kerja sama dengan DPR RI dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Pemerintah tetap menggunakan APBN semaksimal dan seoptimal mungkin untuk menjaga rakyat dan memulihkan ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat berbicara pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran DPR RI dengan agenda Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran 2022, pada Selasa (29/08) di Jakarta.
Tahun 2022 adalah tahun yang sangat menantang bagi perekonomian dunia. Saat tanda-tanda pemulihan Covid-19 mulai terlihat, namun dunia kembali menghadapi guncangan akibat tekanan geopolitik yang berimbas pada kenaikan harga komoditas dan peningkatan inflasi dunia.
APBN mampu menjadi instrumen yang efektif menjadi shock absorber menahan guncangan ketidakpastian dan mempercepat proses pemulihan ekonomi. Bahkan realisasi APBN 2022 telah mengalami konsolidasi fiskal setahun lebih cepat dari target dengan defisit telah kembali di bawah 3% PDB yaitu sebesar 2,35%.
“Kita tetap berhasil menjaga posisi APBN untuk mendapatkan opini WTP. Kami menyampaikan terima kasih kepada DPR terutama Badan Anggaran atas dukungan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 yang penuh dengan dinamika,” kata Menkeu.
Selanjutnya, dalam lanjutan pembahasan RUU P2 APBN Menkeu mengatakan bahwa Pemerintah telah menunjuk para pejabat yang akan mewakili Pemerintah dalam Panitia Kerja Perumus Kesimpulan dan Panitia Kerja Draf RUU P2 APBN 2022.
“Pemerintah berharap kerjasama yang terjalin akan terus dapat dijaga dan ditingkatkan hingga pembahasan RUU P2 APBN 2022 selesai sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata Menkeu. (Red)
