Jakarta – Pemerintah fokus menguatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkualitas. Pada triwulan II-2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% (yoy) dan pada Juli 2023 Indonesia kembali masuk dalam klasifikasi negara upper middle income dengan GNI per kapita US$4.580. Pada bulan yang sama, lembaga pemeringkat R&I juga menaikkan outlook Indonesia dari stable menjadi positive, dan mempertahankan peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada level BBB+.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa pada bulan Juli 2023 Indonesia ditetapkan menjadi negara upper middle income, berada di level sama dengan sesama di kawasan ASEAN yakni Thailand dan Malaysia. Pada akhir 2024, ditargetkan pendapatan per kapita Indonesia dapat mencapai US$5.500.
Berkat sinergi seluruh pihak, termasuk Pemerintah Daerah, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan inflasi yang terkendali yakni 3,08% (yoy) pada Juli 2023 dan neraca perdagangan terus melanjutkan tren surplus selama 39 bulan berturut-turut. Pada periode Januari – Juli 2023, surplus perdagangan telah mencapai US$21,24 miliar. Di tengah net ekspor yang terkontraksi, konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB) memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi.
Dari indikator sosial, tingkat kemiskinan ekstrem juga terus menurun ke angka 1,12% per Maret 2023, tingkat pengangguran juga turun ke level 5,45% pada Februari 2023, dan rasio gini turun menjadi 0,39 pada Maret 2023. Sementara itu, kinerja APBN sampai dengan Juli 2023 terjaga positif dengan pendapatan negara yang telah terealisasi sebesar 65,6% dari target, belanja sebesar 47,7% dari pagu, sehingga surplus APBN telah mencapai 0,72% dari PDB. Penjualan otomotif wholesales sepanjang Jan-Juli 2023 naik 4,5% dibanding periode sama tahun lalu. Sedangkan penjualan mobil Electric Vehicles (EV) naik 900% pada semester 1 tahun 2023 dibanding periode sama tahun lalu.
“Ini menjadi suatu modal di semester kedua untuk kita terus mengejar target pertumbuhan ekonomi,” kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Senin (22/08).
Lebih lanjut Deputi Ferry menyampaikan bahwa prospek ekonomi sampai dengan akhir tahun masih sangat kuat. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator pada bulan Juli tahun 2023 yakni Indeks Keyakinan Konsumen yang terus berada di level optimis yakni 123,5 Indeks Penjualan Riil tumbuh 6,3%, PMI Manufaktur Indonesia di level ekspansif yakni sebesar 53,3. Kinerja sektor eksternal juga masih terjaga, dan Rasio Utang Luar Negeri (ULN) terhadap PDB berada di angka 29,3% (Triwulan II’23) dan cadangan devisa sebesar USD137,7 miliar pada Juli 2023.
Meskipun berbagai lembaga internasional memproyeksikan ekonomi global melambat pada tahun 2023, dengan modal kondisi ekonomi nasional terkini, Pemerintah tetap optimis menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% pada tahun 2023.
“Pemerintah akan tetap terus mewapadai berbagai tantangan dan dinamika global yang akan mempengaruhi pencapaian target pertumbuhan ekonomi,” kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Kamis (24/08).
Dalam hal pengendalian inflasi, memperhatikan resiko el nino, Pemerintah terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga pangan. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga tingkat produksi pada periode panen gadu di tengah berlangsungnya El Nino.
Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas UMKM melalui meningkatan akses pembiayaan masih terus menjadi prioritas Pemerintah. Pemerintah juga terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berkualitas untuk UMKM produktif. Realisasi KUR Jan 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 sebesar Rp126,63 triliun atau 42,64% dari target tahun 2023 dan diberikan kepada 2,30 juta debitur.
Terkait keuangan inklusif, inklusi keuangan di Indonesia saat ini terus menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten. Dari aspek tingkat penggunaan produk dan layanan keuangan formal, tercatat telah mencapai 85,1% pada Tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 83,6%. Pemerintah terus mengupayakan perluasan akses masyarakat kepada produk dan layanan keuangan formal sehingga semakin banyak calon pelaku usaha yang menjadi bankable. (Red)