Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mengelola Kementerian Keuangan, yakni sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, dan anggaran dengan menggunakan teknologi informasi sebagai fundamentalnya.
“Jadi kita ini adalah satu sinyal bahwa Kementerian Keuangan itu akan mengurus organisasi, mengurus SDM, mengurus anggaran dengan alat teknologi informasi,” ujar Wamenkeu dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Organisasi, SDM, TIK, dan Anggaran Tahun 2023 di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Rabu (22/2).
Wamenkeu menjelaskan Kemenkeu Satu yang digencarkan beberapa tahun terakhir sudah bisa melihat beberapa titik-titik yang mencerminkan dan merefleksikan di bidang SDM, struktur organisasi, dan anggaran. Di bidang SDM, dapat dilihat dari mutasi pegawai antarunit eselon I. Harapannya, dapat memperkaya pengalaman bekerja sehingga mampu meningkatkan kapasitas dalam menjaga Kementerian Keuangan dan menjaga Indonesia.
“Bentuk dari Kemenkeu Satu tidak bisa kita berpikir bahwa kita bisa mengurus Kementerian Keuangan kalau hanya sifatnya linier, di dalam satu unit eselon II saja, di dalam satu unit eselon I saja. Sebagai birokrasi, kita mengurus Kementerian Keuangan berarti kita siap ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia,” kata Wamenkeu.
Terkait struktur organisasi, Wamenkeu menyoroti dua hal, yakni penyederhanaan fungsional dan proses bisnis yang didukung oleh teknologi informasi. Wamenkeu menilai banyak tugas yang memiliki kemiripan di Kementerian Keuangan, seperti analis di masing-masing unit eselon I.
“Saya minta supaya satu persatu langkah menuju ke konsolidasi fungsionalisasi ini makin muncul. Moga-moga bisa segera kita selesaikan,” ujar Wamenkeu.
Sementara, mengenai proses bisnis yang didukung oleh teknologi informasi, Wamenkeu memberikan contoh transformasi organisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Jumlah pegawai DJPb 15 tahun lalu sebanyak 13.000 orang. Dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi, saat ini pegawai DJPb sekitar 7.000 orang.
“Sekarang dengan pegawai yang berkurang setengah dapat mengurus APBN Rp3.000 triliun. Bukan pekerjaannya tambah sedikit, pekerjaannya tambah banyak. Tetapi dikerjakan dengan basis teknologi informasi, orang yang lebih profesional, SOP yang jelas, dan tata kelola yang tetap dijaga,” kata Wamenkeu.
Mengenai anggaran, Wamenkeu menegaskan bahwa anggaran akan semakin diidentifikasi yang akan menjadi layanan bersama disertai dengan service level agreement. Selain itu, pengelolaan aset di seluruh Indonesia juga menjadi perhatian khusus dari pimpinan Kemenkeu. Hal tersebut diminta untuk menjadi pemikiran seluruh jajaran Kemenkeu yang berada di daerah.
“Kantor kita memang kompleks, tapi saya punya keyakinan bahwa banyak sekali efisiensi dan perbaikan yang bisa kita lakukan. Kita harus dengan cerdas melakukan optimalisasi aset. Mana yang dijadikan aset bersama, mana yang dipakai bersama, kita bangun bersama, kita gunakan bersama. Mana yang memang harus tetap dipakai oleh masing-masing unit eselon I dan ini adalah salah satu bentuk Kemenkeu Satu yang baru. Ini pekerjaan rumah yang besar untuk kita semua dengan tetap kita melakukan seluruhnya dengan tata kelola yang baik,” ujar Wamenkeu. (Red)
