Jakarta – Beberapa hari ini diramaikan peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa 8 Februari 2022.
Kericuhan terjadi saat akan dilakukan pengukuran sehingga polisi mengamankan 64 warga yang kontra sehingga proses pengukuran masyaraka yang menginginkan tanahnya dilakukan pengukuran sebagai proyek bendungan bener terganggu.
PBNU menginginkan pemerintah angkat kaki dari wadas jika tidak mampu meyakinkan warga dengan baik, sementara Alissa wahid sebagai ketua PBNU dan koornas Jaringan Gusdurian meminta aparat membebaskan warga yang ditangkap serta meminta pemgukuran lahan pembangunan Bendungan dihentikan sementara.
Ketua umum DKN Laskar Santri Nusantara dan juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI bidang Agraria dan ketahanan pangan menilai, sering kali jaringan akar rumput Nahdliyin dimainkan segelintir tokoh untuk melawan proyek-proyek nasional pemerintah.
Mencoba melihat jejak digital contohnya sosok tokoh Alissa yang saat ini menjadi Ketua PBNU dulu mendesak pabrik semen raksasa PT Semen Indonesia di Jawa Tengah untuk dihentikan kegiatan pembangunan, padahal pembangunan untuk proyek nasional sangat membutuhkan itu, sampai ahirnya efek dari perlawanan tersebut mengakibatkan sosok kiai masuk penjara.
Didik setiawan waketum DPP Pemuda Tani HKTI mendukung pembangunan Bendungan ini yang direncanakan akan mengaliri lahan sawah seluas 15.069 hektare sudah full comply Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk memperbanyak waduk guna mendukung proyek ketahanan pangan untuk kedaulatan pangan Indonesia.
Didik meyakini pemerintah sudah mengukur semua dampak lingkungan atau sosial dengan baik bersama jajaran kementerian lingkungan hidup.
Proyek ini adalah cita-cita mulia untuk indonesia bebas dari impor pangan “Masak ditolak, atau ditunda”, sifat provokatif itu akan berbahaya jika mereka digerakkan untuk melawan hukum, Didik setiawan mengingatkan untuk melakukan gerakan yang cerdas, jangan sampai tragedi Kiai Aziz Surokonto terulang kembali dan keluarga korban yang merasakan, tempuhlah jalur hukum yang baik dan benar.
Jangan sampai proyek strategis nasional yang punya tujuan baik demi kedaulatan pangan indonesia justru ditunggangi sebagai batu sandungan salah satu bakal calon presiden 2024, begitu juga jangan sampai akar rumput nahdliyin hanya dijadikan alat para pelaku importir pangan untuk melawan ihtiar kedaulatan pangan Indonesia.
